Kuasa hukum Bupati Bengkulu Tengah Benteng Ferry Ramli, Muspani meminta Polda Bengkulu menghentikan penyidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret kliennya. Menurutnya, polisi bertindak di luar kewenangannya.
Klien kami dituduh korupsi di bidang pertambangan yang mendasari penerbitan SK Nomor 468 tahun 2013 di mana SK itu dibuat klien kami Bupati Bengkulu Tengah, Ferry Ramli, kata Muspani di Bengkulu.
Lanjut Muspani, SK tersebut menyangkut bagian dari konsesi tambang PT. Bara Mega Quantum BMQ. Perusahaan telah melakukan aktifitas penambangan sejak 2013.
Dalam hal ini pihaknya menjelaskan duduk perkara menyoal SK 468 tahun 2013 yang menjadi pintu penyidikan Polda Bengkulu. SK ini berisikan titik koordinat dari Izin Usaha Produksi IUP dari Bupati sebelumnya di mana dalam IUP itu dalam lampiran disebutkan luas pertambangan perusahaan lebih dari 3.000 hektar.
Oleh karena luasan itu berbeda luasannya dengan Bupati sebelumnya, Bupati Bengkulu Utara, sebelum Kabupaten Bengkulu Tengah memisahkan diri. Maka Gubernur memerintahkan Bupati Bengkulu Tengah untuk melakukan revisi terhadap koordinat itu.
Atas perintah gubernur maka dibuatlah tim ESDM Bengkulu Tengah maka ditetapkanlah luas lahan tambang menjadi 1.900 hektar. Oleh Polda Bengkulu SK ini cacat formil dan materiil. Ketika polisi bicara cacat formil dan materil ini bukan ranah pidana tapi hukum administrasi negara, jelas Muspani.
Muspani menegaskan hal ini diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU itu mengatur pejabat pemerintah dilindungi karena diberikan wewenang untuk membuat keputusan dan dijamin untuk kepastian hukum.
Termasuk polisi harus tunduk pada UU ini karena polisi juga pejabat dalam tata usaha negara maka ketika penyidik menilai sebuah SK maka dalam hal ini terjadi sengketa wewenang atau dalam kata lain sudah melampaui wewenang dalam menilai SK, ungkap Muspani. slot game online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar